MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN MELALUI PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA KECIL

Oleh : Radiatur Rahmah, Fasilitator Keuangan Kabupaten Bima

Partisiipasi perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam pembanguan berbasis pemberdayaan yang notabene juga mencapai tujuan pembangunan. Upaya pengembangan Kelompok Usaha Bersama yang dilakukan oleh perempuan ini menjadi keniscayaan karena perempuan menghadapi kendala-kendal tertentu yang dikenal dengan istilah “triple burden of women”.

Tiga peran yang disandang kaum perempuan, yaitu ketika mereka diminta untuk melaksanakan fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial dimasyarakat pada waktu yang bersamaan, menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi menjadi sangat terbatas. Sebagian besar perempuan masih berkutat di sektor informal, atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan ketrampilan yang spesifik. Pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan memadai, disamping kondisi kerja yang memprihatinkan serta pendapatan yang rendah. Beberapa studi menunjukkan adanya kecenderungan upah perempuan lebih rendah dari laki-laki. Salah satu studi mengindikasikan upah perempuan sekitar 70% lebih rendah dari upah laki-laki, dan akses terhadap kredit, perempuan diperkirakan mempunyai akses yang lebih kecil, 11% dibandingkan laki-laki. Kondisi tak jauh berbeda terjadi pada kelompok-kelompok usaha (perempuan) yang ada di Kabupaten Bima, Mereka memiliki akses yang terbatas dalam mendapatkan layanan modal dari lembaga keuangan seperti Bank dan Lembaga Perkreditan Rakyat karena memerlukan jaminan dan persyaratan administrasi yang cukup menyulitkan. Mengingat porsi perempuan dalam pengembangan usaha cukup penting, dukungan modal untuk kelompok usaha perempuan sangat diperlukan guna meningkatkan skala usaha maupun diversifikasinya. Keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) menjawab keniscayaan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi keluarga dan masyarakat, Dengan program dana bergulir, PNPM MPd Kabupaten Bima telah mendanai kelompok (al: pengolahan ikan, tenun, simpan pinjam, kue, menjahit dan pertanian), hingga pertengahan tahun lalu sebanyak 2.313 kelompok , terdiri dari 1.873 kelompok pemula, 282 kelompok berkembang, 158 kelompok matang. Dengan tingkat pertumbuhan kelompok yang cukup tinggi, maka tidak mengherankan pengembangan modal dari dana bergulir pun tumbuh berbanding lurus. Tahun 2007 jumlah modal Rp 17.838.323.600 hingga bulan Mei 2013 mencapai Rp 25.769.948.000, peningkatan pengembangan modal mencapai 45% dengan tingkat pengembalian 85%.

Pertumbuhan kelompok dan pengembangan modal usaha yang cukup tinggi ini tidak terlepas dari peran dari UPK yang melakukan pendampingan administrasi secara rutin kepada kelompok. Pendampingan akan membantu kelompok dalam melakukan penataan administrasi dan pencatatan keuangan dengan baik. Pendampingan dapat juga memastikan agar dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di samping pendampingan rutin oleh UPK juga dilakukan fasilitasi kelompok, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator kecamatan dalam kaitannya dengan penguatan kelompok, penguatan kelembagaan dan penguatan kegiatan/usaha. Kegiatan fasilitasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan fasilitasi sangat membantu kelompok dalam memasarkan produknya karena dapat kegiatan fasilitasi dipelajari bagaimana cara menghubungkan dengan pembeli produk. Tingginya kepeminatan terhadap produk akan meningkatkan omset penjualan, pengembangan modal usaha akan lebih cepat. Untuk menjaga kuintinitas terhadap permintaan produk, maka kualitas harus tetap diperhatikan. Kemampuan menyediakan layanan modal bagi 2.313 kelompok yang ada tidaklah mudah, hal ini tergantung sungguh membuat target dalam pengembangan modal, seperti strategi yang dilakukan untuk mengatasi kelompok-kelompok bermasalah, tim kerja yang kompak dan solid serta bantuan dana diberikan pada kelompok yang tepat sasaran. Jika hasil kerja baik maka kita akan bisa menyakinkan pihak lain bahwa apa yang kita lakukan mencapai tujuan yaitu kemudahan akses permodalan.

Untuk keberlanjutan program dana bergulir dan meningkatkan jumlah kelompok usaha perempuan yang dapat mengakses permodalan dari program ini, meningkat kegiatan pelaporan adalah cara yang paling baik seperti laporan perkembangan pinjaman. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pinjaman dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun dana bergulir setiap bulannya. Indikator utama yang dapat dihasilkan dari laporan ini adalah saldo pinjaman, tingkat pengembalian pinjaman dan jumlah tunggakan, dengan demikian kegiatan ini menunjukan perkembangan kegiatan pinjaman (SPP dan UEP). Jika laporan bulanan dengan angka tunggakan yang tinggi maka perlu dilakukan verifikasi ditingkat lapangan untuk mengetahui penyebab kenapa ada tunggakan, dengan demikian akan diketahui bagaiman cara penanganan bagi kelompok-kelompok yang bermasalah dengan tunggakan. Selain itu, laporan pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan Unit Pengelola Keuangan (UPK) secara internal untuk mengetahui indikator-indikator perkembangan pengelolaan secara periodik, kebutuhan eksternal adalah memenuhi pihak lain BP-UPK, BKAD pihak lain yang akan melakukan kerjasama dengan UPK serta analisa keuangan dengan lembaga sejenis. Diharapkan prosentase pengembangan modal meningkat sehingga layanan permodalan optimal untuk pengembangan usaha. Berkembangnya Kelompok Usaha Kecil perempuan memberi peluang dalam meningkatkan pendapatan usaha, jaminan kesejahteraan akan lebih memadai, baik ditingkat keluarga maupun ditingkat masyarakat. (*)